Tak Ada Kadisnya, Pengurusan Perizinan di Medan Terganggu

digtara.com – Pengurusan perizinan di Kota Medan terganggu. Hal itu disebabkan telah terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Medan Sejak 26 Januari 2021.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Akibatnya, masyarakat mengeluhkan tentang pelayanan di Dinas PMPTSP Kota Medan. Pasalnya, retribusi pajak pengurusan izin telah dibayar namun izin tidak keluar.

“Biasanya sudah dibayar, dua hari izin keluar. Kata orang staf dinas, surat izin belum bisa keluar karena tidak ada yang menandatanganinya,” kata Rahmat, salah seorang warga.

Praktis sejak saat itu seluruh perizinan menjadi terkendala. Sebab, tidak ada yang bertanggungjawab untuk menerbitkan atau menandatangani izin.

Diketahui, awalnya Sekretaris DPMPTSP, Ahmad Basaruddin yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas. Namun, jabatan itu berakhir pada 26 Januari 2021 lalu.

Baca: Mobil Dinas BPPRD Kabupaten Batubara Hangus Terbakar

“SK saya sebagai kepala dinas sudah habis atau berakhir, jadi tidak ada lagi yang berhak menandatangani izin,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (1/2/2021).

Perintah Lisan

Diakuinya ada perintah lisan dari Pemko Medan bahwa dirinya boleh menandatangani izin. Namun, tak dilakukannya, sebab ia melihat hal itu beresiko.

“Ada surat edaran BKN (Badan Kepegawaian Negara) No 2/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek Kepegawaian yang dalam point 11 menyebutkan PNS ditunjuk sebagai Plt melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan,” bilangnya.

Terkait itu, Wakil Ketua DPRD Medan, Rajuddin Sagala, mendesak Pemko untuk menunjuk Plt Kepala Dinas PMPTSP.

Sebab, kekosongan jabatan tersebut menyebabkan tidak berjalan pelayanan di dinas tersebut terutama pengurusan perizinan akibat tidak ada pejabat yang menandatangani.

“Kita minta Pemko Medan untuk segera menunjuk pejabat yang berwenang mengisi kekosongan Plt Kadis PMPTSP tersebut agar seluruh pelayanan bisa berjalan,” tegas Rajuddin, Senin (1/2/2021).

Politisi PKS ini menilai, Pemko Medan melakukan pembiaran atas kekosongan jabatan di sejumlah dinas, dimana jabatan pelaksana tugas kepala dinas telah berakhir.

Baca: ASN Dinas Sosial NTT Ditemukan Membusuk dalam Kamar Kos

Begitu juga dengan Sekda Kota Medan, selaku pejabat tertinggi di dalam pemerintahan daerah, menurut Rajuddin, harus sigap mengatasi persoalan-persoalan tersebut agar pelayanan publik berjalan dengan baik.

“Kita juga akan membahas di tingkat pimpinan untuk mencari solusi mengatasi kekosongan jabatan di dinas setelah masa jabatan Plt habis,” katanya.

Tak Ada Kadisnya, Pengurusan Perizinan di Medan Terganggu