Polres Sergai dan Pemprov Sumut Bahas Penindakan Pukat Tarik

digtara.com – Polres Serdang Bedagai (Sergai) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) membahas penindakan pukat tarik atau trawl di Aula Patria Tama Polres Serdang Bedagai, Sumut, Rabu (22/7/ 2020). Polres Sergai dan Pemprov Sumut Bahas Penindakan Pukat Tarik

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Rapat koordinasi dalam pembahasan penindakan pukat tarik atau trawl di Perairan Kabuapaten Serdang Bedagai itu dipimpin Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robinson Simatupang SH MHum. “Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas permasalahan konflik nelayan modern Kabupaten Batubara dengan nelayan tradisional di Perairan laut Kabupaten Serdang Bedagai,” kata Kapolres.

Selain itu, banyaknya penebangan pohon mangrove di pinggiran pantai yang beralih fungsi menjadi tambak udang dan kebun kelapa sawit sehingga terganggunya biota laut.

Menurutnya, masih banyaknya ditemukan nelayan modern yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dapat merusak ekosistem laut. Nelayan tradisional Kabupaten Sergai sudah taat dengan memakai alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

Nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang Undang-undang berasal dari nelayan luar wilayah Kabupaten Sergai.

“Kiranya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melakukan edukasi terhadap nelayan Kabupaten Batubara untuk tidak menangkap ikan di Perairan laut Kabupaten Sergai dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang Undang-undang,” tandas Kapolres.

Cegah Konflik, Bersinergi untuk Lakukan Patroli

Kabag Ops Polres Sergai, Kompol R Samosir SH menuturkan Perairan laut Kabupaten Sergai berbatasan dengan perairan laut Kabupaten Batubara sehingga nelayan modern Batubara sering berjumpa dengan nelayan tradisional Serdang Bedagai.

“Untuk mengatasi permasalahan nelayan di perairan laut Kabupaten Sergai, kiranya instansi terkait bersinergi untuk melakukan patroli bersama mencegah konflik nelayan di perairan laut Kabupaten Sergai.

Dengan  melakukan sambang terhadap nelayan Kabupaten Sergai dan Kabupaten Batubara secara door to door untuk melarang pemakaian alat tangkap ikan yang dilarang Undang-undang.

“Hambatan yang ditemui adalah kurang maksimalnya patroli laut dikarenakan luas wilayah perairan laut Kabupaten Sergai dan kurangnya jumlah personel yang bisa dimanfaatkan. Serta kurangnya kesadaran nelayan yang masih memakai alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dapat merusak ekosistem laut,” ujarnya.

Patroli Rutin Tetap Dilaksanakan

Sementara itu, Kabid PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Sumut, Partogi Panggabean mengatakan dari sisi pengawasan setiap tahun anggaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi tetap melaksanakan patroli rutin di Perairan laut Sumatera Utara khususnya Pantai Timur.

“Kami akan merencanakan patroli laut di perairan laut Kabupaten Sergai dengan bekerjasama instansi terkait Kabupaten Sergai,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan adanya pengkaplingan wilayah laut yang dilakukan oleh para nelayan besar atau modern ataupun antar sesama nelayan.

Kasubdit Gakkum Dit Pol Air Polda Sumut, Kompol PG Silaban mengatakan permasalahan nelayan tradisional Kabupaten Sergai dengan nelayan modern Batubara sudah berlangsung lama.

“Nelayan Kabupaten Batubara yang masih memakai alat tangkap ikan pukat trawl ataupun sejenisnya yang dilarang UU agar segera menggunakan alat yang sesuai peraturan. Dengan menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan,” ucapnya.

Ia berpesan kepada nelayan tradisonal Kabupaten Sergai tidak melakukan aksi anarkis terhadap nelayan modern, percayakan penindakan nelayan pukat trawl kepada penegak hukum.

[ya] Polres Sergai dan Pemprov Sumut Bahas Penindakan Pukat Tarik

https://www.youtube.com/watch?v=XSBBqZ5DVto

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.