Ternyata, Napi Korupsi Tidak Dibebaskan Terkait Pandemi COVID-19

  • Whatsapp
Napi Korupsi
Ternyata, Napi Korupsi Tidak Dibebaskan Terkait Pandemi COVID-19 (Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menlu Retno Marsudi (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/3/2020) (ANTARA FOTO/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden))

digtara.com – Soal pembebas bersyarat, Pemerintah Republik Indonesia (RI) tidak berniat untuk membebaskan para narapidana (napi) korupsi.

Dikarena pandemi virus corona COVID-19. Hal ini ditegaskan oleh Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi.

Dia ingin menyampaikan, mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita.

Bacaan Lainnya

“Jadi mengenai PP No 99 tahun 2012 perlu saya sampaikan, tidak ada revisi untuk ini,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (6/4).

Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikannya dalam rapat terbatas melalui Wakil Presiden, Ma’ruf Amim, para menteri, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Pananganan COVID-19, Doni Monardo, via video konferensi.

“Pembebasan hanya untuk napi pidana umum,” tegas Jokowi, dilansir dari Antara.

Ramai dibicarakan mengenai kemungkinan revisi PP No 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam pasal 34 disebutkan, narapidana korupsi yang hendak mendapat remisi adalah mereka yang bekerja sama.

Dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan, dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Mengenai pembebasan bersyarat, napi ini juga dihubungkan dengan COVID-19, seperti di negara-negara lain.

“Saya melihat Iran bebaskan 95 ribu napi, Brazil 34 ribu napi, di negara-negara lain juga,” ungkap Jokowi.

Namun menurutnya, para narapidana yang dibebaskan tersebut tidak bebas begitu saja. “Tentu ada syaratnya, ada kriterianya, dan ada pengawasannya,” tegas Jokowi.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Sumut) mencatat sudah 3.004 narapidana (napi) yang dibebaskan.

Lebih cepat melalui program asimilasi dan intergrasi sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran narapidana dan anak.

3.004 Orang Napi di Sumut Bebas

Sementara di Sumut Berdasarkan data rekapitulasi data pelaksanaan asimilasi dan integrasi pada 1 hingga 5 April 2020 jumlah keseluruhan 3.004 orang.

Dengan perincian asimilasi di rumah sebanyak 2.932 orang, pembebasan bersyarat berjumlah 58 orang, cuti bersyarat 13 orang dan CMB 1 orang.

Pos terkait