PP Gema Paluta Geruduk Kantor Bupati, Ini Tuntutannya!

digtara.com – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (PP Gema Paluta) menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Bupati Paluta, Senin (26/06).

Baca Juga:

• 5 DPC HBB Wilayah Tabagsel Dilantik, Sepakat Dukung Bobby-Surya
• Pastikan Pilkada Lancar, KPU Paluta Gelar Rakor Kesiapan Badan Adhoc Pilkada Serentak 2024
• KPU Paluta Gelar Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2024

Puluhan massa yang dikomandoi oleh ketua PP Gema Paluta Junaidi Siregar didampingi Sekretaris Siddik Siregar melakukan orasi di pintu gerbang kantor Bupati Paluta sambil melakukan aksi bakar ban dan menuntut untuk berjumpa dengan Bupati Paluta Andar Amin Harahap.

Dalam orasinya, Junaidi Siregar menyampaikan bahwa PP Gema Paluta menduga bahwa ratusan juta rupiah dana desa di setiap desa yang ada dikabupaten Paluta telah dititipkan oleh pihak tertentu kegiatan berupa bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan yang dinilai belum tentu menjadi prioritas desa.

Sehingga PP Gema Paluta menilai bahwa kegiatan Bimtek dan pelatihan yang membutuhkan anggaran ratusan juta rupiah tersebut terkesan dipaksakan.

“Tidak tertutup kemungkinan ada kompromi ilegal antara penyelenggara dengan Pemkab Paluta sehingga dipaksa setiap kepala desa mengikuti kegiatan dengan anggaran mencapai ratusan juta rupiah setiap desa,” katanya.

Selain itu, mereka juga curiga dengan kepemimpinan Bupati Paluta yang telah merubah wujud dari pengayom menjadi juragan tanah di Paluta.

Dimana, hampir disetiap kecamatannya, bupati telah menguasai puluhan hingga ratusan hektare tanah sehingga dipertanyakan apakah semua itu terdaftar di LHKPN atau tidak.

Sehingga diduga lahan dan kebun tersebut merupakan bentuk pencucian uang dari Bupati Paluta, dimana ada dugaan APBD Paluta telah bocor ke aset Bupati Paluta yang diduga tudak terdaftar di LHKPN.

“Mulai dari isu kewajiban setiap paket pekerjaan dari SKPD yang mencapai 30 persen dari pagu anggaran sampai dengan isu lainnya hingga ke penitipan kegiatan desa yang diduga mengalir ke aset Bupati dan diduga menjadi bentuk pencucian uang,” tambahnya.
Untuk itu, PP Gema Paluta menyampaikan sejumlah tuntutan dan pernyataan sikap antara lain :

– Meminta kepada penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian mengusut tuntas dugaan kompromi ilegal terkait penyettingan dan atau penitipan kegiatan Bimtek se kabupaten Paluta. Dimana Bimtek diarahkan oleh Pemkab untuk diikuti oleh setiap desa. Dimana sepengetahuan kami seharusnya desa yang menginginkan bimtek lah yang akan mengajukan permohonan kepada penyelenggara. Sehingga diduga Bupati Paluta, Kadis Pemdes dan camat se kabupaten Paluta bekerjasama untuk menunjuk penyelenggara yang mampu diajak berkompromi dalam mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Informasi yang dihimpun bahwa setiap desa diminta untuk mengikuti bimtek sebanyak 9 kali dan beberapa pelatihan. Dimana setiap desanya telah dititipkan kegiatan dengan anggaran mencapai sekitar Rp305 juta setiap desa. Jikalau dikalikan dengan jumlah desa se kabupaten Paluta yakni 386 x 305 juta rupiah berjumlah sekitar 118 Milyar Rupiah. Sehingga kami duga Pemkab menerima fee dari penyelenggara berkaca dari jumlah bimtek yang diikuti dan sudah tidak masuk logika.

– Meminta penegak hukum mengusut tuntas digaan bocornya APBD Paluta mulai dari dugaan kewajiban dari setiap paket dari SKPD yang mencapai 30 persen dari setiap titiknya sampai pada penitipan kegiatan terhadap desa yang diduga telah ditimbun diseluruh lahan dan kebun Bupati Paluta.

– Meminta kepada penegak hukum untuk mengaudit dugaan pencucian uang Bupati Paluta yang mencapai puluhan milyar dengan berkebun di hampir seluruh penjuru kabupaten Paluta. Dimana didaerah kecamatan Padang Bolak sekitar 24 Ha dan 300 Ha, di kecamatan Batang Onang sekitar 300 Ha dan 12 Ha dan sekitar 100 Ha di Padang Bolak Julu serta tempat lainnya. Dimana S sepengetahuan kami bahwa kebun tersebut ditanami durian yang harganya sangat mahal diiringi biaya perawatan yang sangat mahal juga. Sehingga menurut hemat Gema Paluta, puluhan milyar APBD Paluta bocor ke kebun Bupati, dimana sesuai informasi yang didapatkan bahwa untuk biaya 1 (satu) batang bibit ditambah alat perawat serta biaya perawatannya telah mencapai jutaan rupiah ditambah lagi dengan harga lahan serta ditambah biaya untuk alat perawatan.

– Meminta PPATK untuk mengaudit harta kekayaan Bupati Paluta yang kami duga tidak terdaftar di LHKPN serta meminta Bupati supaya mundur dari jabatannya.

Setelah satu jam melakukan orasi, massa hendak ditemui oleh asisten I Setdakab Paluta, namun massa menolak dan hanya mau berjumpa dengan Bupati Paluta.

Selain melakukan aksi bakar ban, massa juga memaksa untuk masuk ke halaman kantor Bupati Paluta. Setelah terjadi aksi saling dorong antara massa dan pihak Satpol PP dan kepolisian, akhirnya pihak kepolisian memperbolehkan massa untuk masuk ke pelataran kantor Bupati Paluta dan kembali melakukan orasi.

Lebih dari satu jam melakukan orasi di pelataran kantor Bupati Paluta, massa kembali hendak ditemui Kabag Hukum Setdakab Paluta namun tidak diterima oleh massa. Merasa kecewa karena tidak dijumpai oleh Bupati Paluta, massa menghentikan orasi dan membubarkan diri serta berjanji akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PP Gema Paluta Geruduk Kantor Bupati, Ini Tuntutannya!