Aliansi Gerak Rakyat Tutup PT TPL Demo, Satu Kata: Tutup!

digtara.com – Puluhan massa dari aliasi gerak rakyat tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka meminta agar pemerintah segera menghentikan operasional PT TPL dan cabut ijin konsensi di tano Batak.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Abdul Halim Sembiring, pimpinan aksi mengatakan, aksi ini dilakukan serentak di seluruh indonesia, terdiri dari masyarakat adat, mahasiswa dan komunitas batak lainnya.

Halim menyayangkan adanya PT TPL tersebut. Selain merusak lingkungan PT TPL kerap kali menimbulkan kegaduhan dan kriminalisasi di masyarakat adat.

“Konflik seringkali terjadi tindakan provokasi dan adu domba sesama masyarakat adat yang dilakukan oleh PT TPL, bahkan banyak masyarakat adat yang menjadi korban kekerasan hingga memakan korban jiwa, “ungkapnya.

Semenjak berdirinya perusahaan tersebut mengakibatkan kehidupan masyarakat adat semakin terpuruk kehidupan yang rukun kini terpecah belah.

Bahkan bencana alam semakin kerap terjadi semenjak adanya perusahaan tersebut. Tanaman yang menjadi sumber air kehidupan kini sirna keberadaannya.

“Yang harusnya kekayaan alam di tano batak menjamin masa depan generasi, dengan sumber daya alam yang subur, sawah ladang, hutan dan lainnya perlahan tinggal hanya cerita, ” katanya.

Untuk itu pihaknya dan rekan lainnya menuntut pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar hentikan Oprasional PT. Toba Pulp Lestari (TPL) , cabut ikin konsensi

“Wujudkan Reforma agraria sejati, Lindungi Kemenyan sebagai tumbuhan Endemik, hentikan kriminalisasi kepada masyarakat adat, selamatkan tano batak dari perusahaan yang merusak lingkungan, ” jelasnya.

Diketahui, sejak berdirinya tahun 1986 , PT Inti Indorayon Utama (IIU) kemudian berganti nama dengan PT TPL, perusahaan bini telah memperoleh ijin konsesi seluas 167.912 HA, Ijin yang berada di 12 kabupaten di sekitaran Danau Toba dan diduga adanya perusahaan tersebut banyak merampas hak masyarakat adat. (mag-04)