PSU di Tiga Kabupaten, TNI-Polri dan Penyelenggara Diminta Tegas

digtara.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta kepada penyelenggara Pemilihan Suara Ulang (PSU) dan pihak terkait lainnya agar bertindak tegas dalam menjalankan tugas. PSU di Tiga Kabupaten, TNI-Polri dan Penyelenggara Diminta Tegas

Baca Juga:

• Masyarakat dan TNI-Polri di NTT Diajak Tingkatkan Ketahanan Pangan Lewat Pemanfaatan Lahan
• Dukung Ketahanan Pangan, Polri-TNI dan Pemda NTT Tanam Jagung di Kupang Barat
• TNI-POLRI dan Warga Manggarai Barat Kembali Salurkan Bantuan Bagi Korban Erupsi Gunung Lewotobi

Ketegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri dan TNI menentukan kesuksesan PSU di Sumut.

Ada tiga kabupaten yang akan melakukan PSU di Sumut pada 24 April 2021, yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan.

Di Mandailing Natal ada tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan PSU, Labuhanbatu ada 9 TPS dan Labuhanbatu Selatan 16 TPS.

“Di Labuhanbatu dan Labusel ini cukup banyak PSU, jadi kita perlu mewaspadainya. Butuh ketegasan dan profesionalitas dari KPU, Bawaslu, Polri dan TNI agar demokrasi di tiga daerah tersebut berjalan dengan baik. Kita tidak ingin hal-hal yang negatif mencederai demokrasi di Sumut,” kata Edy Rahmayadi usai rapat evaluasi PSU Pilkada Serentak Tahun 2020 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Jumat (16/4/2021).

Selain itu, lanjut Edy, juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk mengawal jalannya PSU di tiga kabupaten tersebut, bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, Polri dan TNI, bila menemukan pelanggaran.

Dia meminta kepada masyarakat di ketiga daerah tersebut agar dewasa dalam berdemokrasi.

“Masyarakat saya harap lebih dewasa dalam berdemokrasi. Ini memilih kepala daerah yang akan memimpin daerah tersebut beberapa tahun ke depan, masa depan daerah tersebut ada di tangan orang yang kalian pilih,” tegas Edy.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan hal lain yang patut diperhatikan pada PSU kali ini adalah politik uang (money politic).

Menurutnya, karena PSU diselenggarakan di bulan Ramadan money politic dengan kedok kegiatan sosial bisa dijadikan upaya paslon untuk mendulang suara.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki perhatian khusus untuk PSU di kawasan PT Torganda, karena perkebunan ini berada di dua kabupaten yaitu Rokan Hulu, Riau dan Labusel, Sumut.

PSU juga dilakukan di area PT Torganda Kabupaten Rokan Hulu karena MK menilai adanya mobilisasi pemilih.

“Penyelenggaraannya bertepatan dengan Bulan Puasa dan di bulan ini tentu banyak kegiatan sosial seperti sedekah, sumbangan dan lainnya. Terkait TPS di PT Torganda, di kabupaten Rokan Hulu mereka  terlebih dahulu melakukan PSU, tanggal 21 April dan kita tanggal 24 April, jadi kita harus mewaspadai ini,” terang Syafrida.

PSU Sumut juga menjadi perhatian khusus Polda Sumut, menurut keterangan Karo Ops Polda Sumut Makmur Ginting, pihaknya telah menurunkan pasukan terbaiknya di tiga daerah tersebut.

Selanjutnya, Polda akan mengerahkan Brimob untuk pengawalan hingga PSU selesai.

“Kita sudah kirim anggota terbaik kita untuk mengawal ini, dua Kombes, satu AKBP dan satu Kompol. Selanjutnya kita akan kirim Brimob dan pasukan terbaik karena ini menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada proses PSU ini,” tandas Ginting.

[ya]  PSU di Tiga Kabupaten, TNI-Polri dan Penyelenggara Diminta Tegas

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.