Hadapi PHP PSU, Bawaslu dan KPU Tiga Kabupaten Siapkan Berkas Bukti

digtara.com – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiga kabupaten yakni Mandailing Natal (Madina), Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan (Labusel) saat ini sedang mempersiapkan berkas bukti untuk kelengkapan dalam menghadapi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pasca hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah ditetapkan. Hadapi PHP PSU, Bawaslu dan KPU Tiga Kabupaten Siapkan Berkas Bukti

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Hal itu dikatakan Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumut Herdi Munthe SH MH dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/5/2021).

Pimpinan Bawaslu itu mengatakan saat ini dirinya bersama Kordiv Hukum, Data dan Informasi (Datin) Henry Sitinjak SH sedang melakukan supervisi ke Bawaslu Labuhanbatu guna memastikan kesiapan melengkapi berkas pembuktian untuk memberi keterangan dalam sidang yang bakal digelar Mahkamah Konstitusi (MK) RI pada 19 Mei 2021 mendatang.

“Pada tanggal 19 nanti akan digelar sidang pendahuluan. Pada sidang nanti, Bawaslu akan memberikan keterangan secara tertulis. Berdasarkan supervisi yang kami lakukan saat ini, seluruh bukti-bukti hasil pengawasan melekat dari setiap tingkatan sudah dipersiapkan. Sehingga untuk kesiapan, saya rasa bawaslu daerah sudah siap menghadapi persidangan di MK tersebut,” ujar Herdi.

Selain ke MK, lanjut Herdi, pemohon yakni atasnama Andi Suhaimi juga telah melayangkan laporan ke Bawaslu Labuhanbatu. Sedangkan untuk Madina dan Labusel, pelapor lain tidak ada melapor ke bawaslu setempat, hanya ke MK dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

“Perlu diketahui, selain ke MK, pemohon juga melapor ke Bawaslu Labuhanbatu. Yang dilaporkan adalah SK penetapan hasil penghitungan suara pasca PSU. Namun oleh Bawaslu Labuhanbatu, sudah dikeluarkan keputusan yang pada intinya permohonan sengketa terhadap objek hukum tersebut tidak dapat diterima. Alasanya didalam Perbawaslu diatur bahwa sengketa SK penetapan bukan ranah bawaslu untuk mengadili,” tegasnya.

Untuk permohonan di MK sendiri, Herdi menyebut bahwa pemohon Andi Suhaimi melalui kuasa hukumnya yakni Prof Yusril Ihza Mahendra mendalilkan adanya kecurangan, adanya pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan PSU di kabupaten tersebut.

“Mereka mendalilkan adanya kecurangan, adanya pelanggaran. Sedangkan petugas kitakan sudah menjalankan tupoksinya. Setiap tahapan kita awasi, melekat. Kemudian setiap ada permasalahan di setiap tingkat, misalnya tempat pemungutan suara berjenjang ke kecamatan dan kabupaten, itu diawas. Dan keberatan-keberatan yang ada, itu diselesaikan. Dan para saksi-saksi para calon itupun ada di PSU. Jadi sudah sesuai tupoksi pengawasan melekat,” sebutnya.

Senada dengan Herdi, Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin mengatakan pihaknya membenarkan bahwa per hari Senin 10 Mei 2021, jajaran di 3 KPU tersebut telah menerima secara resmi dari MK panggilan sidang untuk hadir pada 19 Mei 2021.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang menyiapkan jawaban dan bukti-bukti untuk dipersiapkan di persidangan tersebut.

“Saat ini kita sedang mempelajari isi permohonan pemohon. Apa yang dimohonkan pemohon, itu yang kita siapkan jawaban dan bukti-buktinya,” jelasnya.

Seperti diketahui, pasca pelaksanaan PSU, sebanyak delapan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pemilihan Kepala Daerah kembali didaftarkan ke bagian kepaniteraan MK.

Dari delapan, tiga permohonan berasal Sumut yakni Labuhanbatu, Labusel dan Madina. Sedangkan lima permohonan lainnya adalah PHP Bupati Sakadau, dua permohonan PHP Bupati Rokan Hulu, PHP Halmahera dan Banjarmasin.

Hal itu tertuang didalam Surat Pemberitahuan Penerimaan Permohonan Sengketa PHP Kada yang diterbitkan Panitera Mahkamah Konstitusi RI Muhidin SH MHum yang ditujukan kepada Ketua KPU RI Ilham Saputra SIP dengan nomor :222/HP. 00.01/05/2021 tertanggal Kamis 6 Mei 2021.

[ya]  Hadapi PHP PSU, Bawaslu dan KPU Tiga Kabupaten Siapkan Berkas Bukti

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.