Pemko Medan Tak Miliki Data Kemiskinan yang Valid
digtara.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak memiliki data kemiskinan yang valid. Hal itu diungkap Wakil Ketua DPRD Kota Medan, T Bahrumsyah, Selasa (2/3/2021). Pemko Medan Tak Miliki Data Kemiskinan yang Valid
Baca Juga:
Akibatnya, Kota Medan tidak mendapatkan berbagai bentuk dari pemerintah pusat dalam hal penanggulangan kemiskinan.
“Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) data itu diperbaharui 2 kali dalam setahun. Seharusnya, dalam 5 tahun itu ada progres data kemiskinan. Ini tidak, datanya masih tetap dan tidak berubah,†sebutnya.
Karenanya, kata Bahrumsyah, DPRD Kota Medan telah menganggarkan untuk validasi data kemiskinan oleh Dinas Sosial.
“Jadi, ke depan tidak boleh ada lagi masyarakat miskin yang tidak terdata,†ujarnya.
Kantong-kantong kemiskinan itu, sebutnya, masih banyak. Bahkan, berdasarkan SK Wali Kota, 6 Kelurahan yang ada di Belawan masuk kategori kumuh.
“Karena 2/3 masyarakatnya hidup di atas tanah milik Pelindo dan PT KAI. Pemko Medan harus sadar kalau masyarakatnya masih ada yang miskin, terutama di wilayah utara,†ungkapnya.
Politisi PAN ini menjelaskan dalam Perda Nomor 5/2015 mewajibkan Pemko Medan merealisasikan anggarannya dalam APBD untuk penanggulangan kemiskinan.
“Apalagi, di dalam Perda juga diatur sebesar 10 persen PAD untuk program penanggulangan kemiskinan. Makanya, Pemko Medan harus hadir memberi proteksi atau perlindungan kepada warga miskin, sehingga kedepan tidak ada lagi warga miskin di Kota Medan,†katanya.
Hal yang paling mendasar dalam persoalan kemiskinan ini, tambah Bahrumsyah, menyangkut pangan, sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hak atas pekerjaan, modal usaha, hak atas perumahan, hak atas air bersih, lingkungan bersih dan sehat serta rasa aman.
[ya]Â Pemko Medan Tak Miliki Data Kemiskinan yang Valid