Anggota DPR RI Pertanyakan Penambahan Anggaran Karhutla Sebesar Rp1.084 Triliun

digtara.com – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Nasdem Rudi Hartono Bangun mempertanyakan  pengajuan penambahan anggaran untuk menangani  kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun 2021 sebesar Rp1.084 Triliun. Anggota DPR RI Pertanyakan Penambahan Anggaran Karhutla Sebesar Rp1.084 Triliun

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Apakah sampai sebesar ini untuk menyiram kebakaran itu? Sementara kebakarannya sekarang dimana? Kenapa tidak untuk penanganan bencana banjir dan longsor yang dinaikkan, mengingat masalah ini yang menjadi prioritas sekarang?,” tanya Rudi Hartono Bangun, kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo  dalam rapat kerja dengan jajaran BNPB bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini  di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini juga mempertanyakan, kenapa sampai vendor yang kelola helikopter water belum mendapatkan pembayaran?.
“Kalau logika berpikir dengan anggaran sebesar ini mungkin BPKP tidak menyetujuinya sebab memang besar sekali. Rp 1 triliun itu besar lo pak, bisa jadi kota lahan kebakaran itu,” paparnya.

Dalam lembaran rencana BNPB usulan tambahan anggaran DSP untuk penanganan darurat bencana alam tahun 2021 total Rp2 miliar.

Dibagian lain Rudi Hartono juga mempertanyakan soal penyaluran dana BNPB untuk korban banjir, gempa bumi yang diberikan BNPB ke Pemerintah Tingkat II, sementara tingkat II itu punya anggaran sendiri dari DAK dan DAU.

“Siapa yang tahu Pak dana itu sampai satu tidak? Saya mengalami sendiri, dimana beberapa waktu lalu dirinya memberitahu  di daerah ada kebanjiran dan meminta disalurkan. Menurut  anak buah pak Doni sudah menyalurkannya dana ke daerah, tetapi beberapa hari kemudian  korban kebanjiran mendatangi dirinya dan mempertanyakan bantuan itu, yang tak kunjungi diterima,” tanya Rudi.

Rudi Hartono Bangun pun secara tegas  meminta Kepala BNPB Doni Monardo agar tata kelola dana bantuan itu harus dirubah.

Pada kesempatan itu Rudi Hartono juga  terkait anggaran yang digunakan dari kampanye terkait protokol kesehatan (prokes) yang memunculkan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

“Sedikit Pak Doni, saya ingat anggaran komunikasi publik, sedikit mau tanya kenapa terlalu banyak di televisi setiap jalan itu gambar-gambar Pak Doni itu? Apakah mau nyalon atau apa itu pak? Apakah itu anggaran komunikasinya dari situ?” tanya Rudi.

Rudi pun menyampaikan rasa herannya terkait banyaknya gambar Doni Monardo di jalan-jalan serta di televisi. Terutama, yang disorot oleh Rudi adalah layar yang menampilkan Doni Monardo di Jalan Thamrin, Jakarta.

Secara tegas, Rudi lantas mempertanyakan anggaran dana dari iklan di layar itu.

“Saya kan waktu pulang lewat Thamrin itu melihat ada layar besar, ini kok gambar Pak Doni Semua. Ke sana sedikit lagi deket PI, Pak Doni lagi gitu. Makanya siapa yang bayar pak, apakah dana iklan itu?” kata Rudi.

Doni pun mengaku tidak tahu menahu adanya foto dirinya yang muncul dalam iklan-iklan di jalan raya hingga di televisi.  Bahkan, Kepala BNPB Indonesia ini menegaskan tak pernah meminta secara khusus untuk dimunculkan dalam layar tersebut.

[ya]  Anggota DPR RI Pertanyakan Penambahan Anggaran Karhutla Sebesar Rp1.084 Triliun

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.