Jangan Bicara Dinasti Politik Kalau Tak Berani Bicara Dinasti Ormas di Sumut

digtara.com – Jangan bicara dinasti partai politik kalau belum berani bicara dinasti organisasi masyarakat (Ormas) di Sumatera Utara (Sumut). Mahasiswa dan pemuda adalah pilar demokrasi yang harus berani bicara apa yang terjadi di sekelilingnya.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Demikian ditegaskan kader Partai Demokrat, Arief Tampubolon, Senin (22/3/2021) di Medan.

Menurut Arief, orang yang bicara dinasti partai poltik pasca KLB Partai Demokrat ilegal versi Moeldoko di Sibolangit, Deliserdang 5 Maret 2021 lalu, adalah orang yang belum paham berpolitik.

“Kalau tak berani bicara dinasti ormas di Sumut, jangan bicara dinasti politik pasca KLB ilegal Moeldoko. Itu orang yang mengatakan AHY produk dinasti politik perlu dirukiyah,” tegas Arief.

Arief meminta kepada mahasiswa dan pemuda di Sumut agar berpikir objektif menyatakan dinasti politik.

Baca: Barisan Pemuda dan Mahasiswa Pilar Demokrasi Dukung Moeldoko

Jangan sampai mahasiswa dan pemuda di Sumut ikut terkontaminasi oleh oknum-oknum yang iri dengan AHY dan Partai Demokrat.

“Ayo, jangan mengklaim mahasiswa dan pemuda di Sumut sebagai pilar demokrasi, kalau belum berani bicara dinasti ormas di Sumut. Jadilah mahasiswa dan pemuda Sumut yang berani melawan dinasti ormas di Sumut,” tandasnya.

Geopolitik

Arief mengajak seluruh mahasiswa dan pemuda Indonesia, khususnya yang di Sumatera Utara, untuk memahami geopolitik yang terjadi pada saat ini di negeri ini.

“Berani berbicara demokrasi dengan integritas anak bangsa. Katakan yang benar kalau itu benar, jangan bela yang salah, apa lagi pesanan politik praktis,” serunya.

Sebelumnya, mantan Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Medan periode 2019 – 2020, Ahmad Fahmi SB, Senin (22/3/2021), menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak mampu dan kegagalan dalam mengelola kelembagaan Partai Demokrat.

Sepanjang pengamatan dan analisisnya, Ahmad mengatakan bahwa hal ini terjadi dikarenakan adanya oligarki kekuasan dan dinasti kepemimpinan di partai tersebut.

“Sebagai pemuda saya konsern terkait dinasti kepemimpinan, yang bagi saya sangat mencederai pilar demokrasi, saya sangat prihatin dan menyesalkan persoalan dinasti kepemimpinan tersebut,” sebutnya.

Baca: Hasil KLB PD Kubu Moeldoko, Yasonna Laoly: Sudah Didaftarkan Tapi Belum Lengkap

Politik Dinasti

Fahmi mengatakan tren politik kekerabatan itu sebagai gejala patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

“Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural,” katanya.

“Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet,” sambungnya.

Dengan politik dinasti, kata Ahmad membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga.

“Pada akhirnya hal ini jelas sangat mencederai proses demokrasi,” bebernya.

Jangan Bicara Dinasti Politik Kalau Tak Berani Bicara Dinasti Ormas di Sumut