Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan DPRD Padangsidimpuan Rp 2,1 Miliar Tuai Polemik
digtara.com – Pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan senilai Rp 2,1 miliar menuai polemik. Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan DPRD
Baca Juga:
Aktivis Kota Padangsidimpuan, Sumerham Rambe menilai sikap Pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan tidak punya hati nurani.
Sebab, ditengah sulitnya ekonomi dan banyaknya persoalan Pemko Padangsidimpuan malah menyempatkan memasukkan pengadaan mobil dinas Rp 2,1 Milliar dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD 2021.
Suherham Rambe mengungkapkan sikap pimpinan dewan tidak mencerminken keberpihakan kepada masyarakat termasuk dalam politik anggaran dan terkesan mengambil kesempatan untuk fasilitas pribadi.
“Persoalan Kota begitu rumit, Seperti insentif nakes, TPP, hutang rumah sakit dan banyak masalah lainnya. Malah mereka terpikir untuk pengadaan mobil dinas bukan memikirkan solusi masalah itu. Kita kecewa pada mereka, terlebih ini zaman pandemi,” ujar Sumerham Rambe, Selasa (7/9/2021).
Sumerham atau yang akrab disapa Bung Rambe ini menuturkan sikap pimpinan dewan (Ketua/wakil) mempertontonkan hal yang tak baik kepada masyarakat.
“Bagi saya itu menunjukkan watak yang kurang etis, sebab ketika masyarakat lagi susah-susahnya malah anggaran itu disedot ke hal yang tidak prioritas seperti pengembangan ekonomi warga. Intinya mereka bukan memikirkan rakyat, tapi rakyat yang memikirkan mereka,” tegas Rambe.
Pengadaan mobil untuk pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan diperuntukkan kepada pimpinan sebanyak tiga unit.
Sebelumnya April 2021, Pemko Padangsidimpuan juga membeli mobil 7 unit senilai Rp 3,1 milliar. “Ini jadi macam lomba menghabiskan uang rakyat,” bebernya.
Ditengah sulitnya konomi dan banyaknya utang Pemko Padangsidimpuan, Pimpinan malah anggarkan pengadaan tiga unit mobil pimpinan DPRD senilai Rp 2,1 milliar yang tertuang dalam KUA PPAS P-APBD tahun 2021.
Pengadaan mobil pimpinan DPRD ini berbanding terbalik dengan kondisi di Pemko Padangsidimpuan yang tengah dirundung masalah, seperti Intensif nakes yang belum dibayarkan tahun 2020, utang obat-obatan Rumah Sakit, utang alat cuci darah hingga Rp 2,8 milliar dan ribuan ASN tidak menerima TPP pada Juli-Agustus tahun 2021.
Pemerintah Pusat juga sudah meminta daerah untuk melakukan penghematan anggaran dan refocusing ke covid-19.
Untuk tahun ini saja Pemko Padangsidimpuan sudah belanja mobil senilai Rp 3,1 Milliar pada bulan April lalu dan pada pembahasan P-APBD bulan September ini juga menggetjot pengadaan mobil pimpinan hingga Rp 2,1 Milliar lagi.
[ya]Â Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan DPRD