Rudi Bangun: Tak Benar Dana Haji Habis untuk Inprastruktur

digtara.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun, SE, MAP yang membidangi pemberangkatan haji menjelaskan, tidak benar dana simpanan haji yang disetor jamaah habis dipakai untuk infrastruktur.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Yang benar dana haji dikeloka oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau disebut BPKH yang diawasi DPR RI dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Rudi menjawab pertanyaan masyarakat pada acara sosialisasi atau desiminasi pembatalan haji di Kota Binjai, Sumut, Sabtu (9/10/2021) .

Disebutkan Rudi Bangun, jika ada dana haji yang diinvestasikan, menyakinkan diinvestasikan yang pruden. Hal tersebut juga sudah dipaparkan kepala BPKH dihadapan anggota Komisi VIII DPR RI beberapa waktu lalu karena issu miring tentang dana haji ini.

Baca : Rudi Hartono Bangun: Jemaah Haji Tahun Ini Jangan Di-PHP 

Pada kesempatan itu Rudi Hartono Bangun, mengapresiasi dan mendukung kegiatan Kementerian Agama yang memberi penjelasan secara terbuka terkait batalnya pemberangkatan haji.”Batalnya pemberangkatan haji selama dua tahun, masyarakat harus tahu sebabnya,” ujar Rudi.

Pada acara sosialisasi pembatalan haji yang dilaksanakan di Kota Binjai Sumut ini, juga hadir Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah  (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumut, Kemenag Binjai, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Pimpinan Nahdlatul ‘Ulama (NU) dan Muhamadyah, serta ratusan masarakat Kota Binjai.

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III yang mengikuti penuh acara sosialisasi, Rudi menyebut ada tiga poin pentig yang kerap dipertanyakan masarakat, yaitu tentang isu hoax dana haji yang katanya sudah habis dipakai membangun infrastruktur jalan tol.

Kemudian persoalan lobi-lobi pemerintah dan DPR RI ke pemerintah Arab Saudi untuk meminta kuota walau tidak penuh. Pertanyaan ketiga tentang vaksin Sinovac yang sudah disuntikan ke masyarakat, tapi kataya pemerintah Saudi tidak menerima vaksin jenis itu.

Dibutuhkan Masyarakat

Rudi Hatono Bangun menilai, sosialisasi ini sangat dibutukan masyarakat, sehingga mendapat informasi yang benar dari sumber yang tepat.

Terkait lobi – lobi ke pemerintah Saudi , diakui Rudi Hartono Bangun, sudah dipaparan Dirjen PHU ke Komisi VIII, sudah dilaksanakan di 2020 dan 2021.

Disampaikan Dirjen bawa pemerintah Saudi,masih mempertimbagkan sisi keselamatan dan kesehatan jamaah, sehingga belum dibuka kuota haji dimasa pandemi ini.

Sebagaimana informasi terbaru pemerintah Saudi juga sudah membuka kuota umroh untuk jamaah Indonesia. Hal ini tentu menjadi berita baik bagi jamaah yang gagal berangkat.

Dari sosialisasi yang disampaikan ini, tambah Rudi Hartono Bangun, para tokoh agama lebih paham untuk menyampaikan kepada umat kondisi terkini pembatalan keberangkatan haji. Apa sebab pelaksanaan haji dibatalkan.

Rudi Hartono Bangun menambahkan akibat banyaknya berita hoax, membuat masyarakat gelisah dan jamaah juga bingung.” Coba bayangkan ada jamaah untuk berangkat haji harus antre 40 tahun, dan ada 28 tahun daftar tunggu. Bayangkan saja kalau umur sekarang 60 tahun nunggu 40 tahun, jadinya umur 100 tahun baru bisa diberangkatkan, dan dengan kegiatan diseminasi haji ini informasi bisa dinetralkan,” tukas Rudi Hartono Bangun.