Senin, 23 Desember 2024

Perda Ketentraman Diharap Dapat Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

- Senin, 18 Oktober 2021 10:17 WIB
Perda Ketentraman Diharap Dapat  Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

digtara.com – Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi mencegah dan menindak setiap kegiatan yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan, menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Baca Juga:

“Setiap orang atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketentraman dan ketertiban umum yang bebas dari segala bentuk gangguan dan hambatan,” kata Walikota Medan M Bobby Nasution  dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (18/10).

Disebutkan Wali Kota, dalam Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi tertib jalan, lalu lintas dan angkutan jalan. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, situ/danau selokan dan waduk. Kemudian tertib bangunan, tertib pemilik dan penghuni bangunan, tertib usaha pariwisata, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib kesehatan, tertib kependudukan serta tertib sosial.

Baca :  DPRD Sumut Akan Panggil Pertamina Terkait Kelangkaan BBM

Dalam paripurna itu DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan melakukan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, ditandai dengan penandatanganan bersama yang dilakukan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Nasution dengan pimpinan DPRD Medan, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Senin (18/10).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala, dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Nasution. Penandatanganan persetujuan Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diawali dengan penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap Ranperda Kota Medan yang disampaikan Ketua Pansus Edwin Sugesti. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat dari 9 fraksi.

Dalam pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan Sahat B Simbolon, Pemko Medan diminta harus melakukan uji publik terlebih dahulu terhadap pelaksanaan Perda kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan Satuan Polisi Praja (Satpol PP) yang selama ini terjadi.

Kemudian perlu adanya penambahan jumlah personel Satpol PP di Kota Medan agar saat melakukan ketertiban bisa lebih maksimal dalam melakukan penertiban.

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
:
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Terdakwa Penganiaya Transpuan di Kupang Divonis Berbeda

Terdakwa Penganiaya Transpuan di Kupang Divonis Berbeda

Polisi Terima Dua Laporan Terkait Kasus Pembunuhan Mahasiswa Undana di Oesapa

Polisi Terima Dua Laporan Terkait Kasus Pembunuhan Mahasiswa Undana di Oesapa

Ayah Biadab di Sidimpuan Tega Cabuli Anak Kandungnya Sendiri Berusia 3 Tahun

Ayah Biadab di Sidimpuan Tega Cabuli Anak Kandungnya Sendiri Berusia 3 Tahun

Peduli Olah Raga, Jon Sujani Bagikan Bola Ke Tim Futsal di Sidimpuan

Peduli Olah Raga, Jon Sujani Bagikan Bola Ke Tim Futsal di Sidimpuan

Plt Bupati Langkat Ingatkan ASN Hindari Prilaku Menyimpang

Plt Bupati Langkat Ingatkan ASN Hindari Prilaku Menyimpang

Buka MTQ ke-56 Berandan Barat, Syah Afandin: Terus Tanamkan Jiwa Al Quran ke Masyarakat

Buka MTQ ke-56 Berandan Barat, Syah Afandin: Terus Tanamkan Jiwa Al Quran ke Masyarakat

Komentar
Berita Terbaru