Perhatian Presiden di Madina Tak Buat Masyarakat Berterima Kasih

digtara.com | MEDAN – Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menilai pengunduran diri Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, merupakan bentuk ekpresi kekecewaan sang Bupati atas kekalahan Joko Widodo di Kabupaten yang dia pimpin.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Juru Bicara TKD Jokowi-Ma’ruf, Sutrisno Pangaribuan mengatakan, dari hasil komunikasi yang mereka lakukan, Dahlan menyebut jika pemerintahan Presiden Joko Widodo telah banyak memberikan perhatian kepada Kabupaten Madina.

Ia sendiri sudah begitu banyak mengupayakan kegiatan yang bersifat nasional di Madina. Namun ternyata semua itu belum juga bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilih kembali Jokowi di kontestasi pemilihan presiden 2019.

“Perhatian Presiden tidak membuat masyarakat berterima kasih. Kira-kira begitulah pikiran beliau,” kata Sutrisno seperti dilansir Kompas, Senin (22/4/2019).

Sutrisno mengakui perolehan suara di Madina sangat jauh dari yang ditargetkan.

“Targetnya 40 persen, tapi ini sangat jauh, mungkin di bawah 30 persen,” ungkapnya.

Namun menurut Sutrisno, apa yang disampaikan Dahlan tidak dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah karena sebagai kepala daerah dirinya tidak boleh memihak, harus netral.

Sedangkan Dahlan terkait posisinya sebagai Dewan Pertimbangan Partai NasDem Kabupaten Madina, Dahlan terlibat dalam tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Dahlan, lanjut dia, tidak bisa lagi memisahkan emosinya dalam kapasitas sebagai kepala daerah dan sebagai pribadi.
Kekesalannya sebagai orang yang sudah bekerja keras untuk memasukkan berbagai program pembangunan ke Kabupaten Madina tidak sejalan dengan keinginan masyarakat agar terus mendukung Jokowi.

Meski demikian, mengundurkan diri adalah keputusan yang dinilainya kurang tepat jika dilihat dari sisi pemerintahan.

“Dari tata pemerintahan, tidak ada hubungannya. Mendagri juga tidak punya dasar hukum untuk memproses kalau ini alasannya,” tegas Sutrisno.

Surat Dahlan yang tersebar di media sosial bagi Sutrisno tidak tepat kalau dikaitkan dengan kontestasi pemilihan presiden. Sebab, tidak ada hubungannya dengan pemerintah dan yang mengangkat Dahlan menjadi bupati bukan Jokowi.

“Kalau beliau tadi menteri, misalnya diberi tugas untuk memenangkan Pak Jokowi kemudian gagal, beliau mundur sebagai menteri sebagai tanggung jawab moral. Tapi dalam kapasitas bupati, tidak boleh dihubungkan itu. Saya mendengar dari beliau, ini ekspresi atas nama daerah yang diperhatikan tapi tidak tahu berterima kasih. Kan, tidak mungkin yang mundur masyarakat kan?”ucapnya.

Harusnya, kata Sutrisno yang dievaluasi bukan bupati, tapi tim kampanye kabupaten dan tim kampanye provinsi. Saat ini kontestasi pilpres sudah selesai, tinggal menunggu keputusan KPU.

Pihaknya akan mengevalusi target yang ditetapkan 65 persen di Sumut yang sepertinya tidak tercapai.

“Tadinya kami memperkirakan sangat optimis, bahkan kemungkinan besar agak 50:50, ini dari hitungan internal kami,” ujarnya.

[KOM/AS]