Sultan HB X Pertanyakan Kontek Aksi People Power

digtara.com | JOGJAKARTA – Raja Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertanyakan urgensi aksi People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat yang rencananya akan digelar saat pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu 2019, pada 22 Mei 2019 mendatang.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Menurut Sultan, kalau alasan aksi itu untuk memprotes kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, hal itu tidak bisa menjadi alasan kuat. Karena setiap penyelenggaraaan Pemilu pasti ada kekurangannya.

“Rencana aksi itu konteksnya apa? Saya juga enggak tahu persis (kepentingannya). Kalau soal pelaksanaan pemilu yang ada kekurangan, saya piker tidak ada Pemilu yang enggak ada masalahnya. Mesti ada kekurangannya, masak harus sempurna?,”sebut Sultan seperti dilansir Bisnis, Senin (20/5/2019).

Sultan menilai, penyelenggaraan pesta demokrasi serentak yang menggabungkan Pemilu presiden dan legislatif lalu, pasti memiliki persoalan. Jika ditemukan persoalannya, maka perbaikannya bisa ditempuh melalui jalur hukum.

“Pasti (penyelenggaraan Pemilu) ada masalahnya, karena ada orang yang berbuat masalah, kan gitu. Ketentuan sudah jelas (menyelesaikan masalah) sesuai undang-undang,” ujar Sultan.

Sultan menilai, mayoritas warga Indonesia bisa memahami dinamika yang terjadi menjelang penetapan hasil Pemilu 2019, secara cerdas dan matang. Dalam Pemilu, tugas rakyat menentukan presiden-wakil presiden dan juga wakil rakyat, bukan yang lain.

Disinggung soal ancaman potensi teror yang menunggangi aksi 22 Mei, Sultan mengaku masih percaya kinerja Polri dan TNI. Menurut Sultan, aparat keamanan diyakini mampu mengantisipasi potensi tersebut.

[AS]