Elemen Masyarakat Tapteng Kecam Aksi 22 Mei 2019

digtara.com | TAPTENG – Sejumlah kelompok masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), mengecam rencana aksi People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat yang diinisiasi elit kelompok pendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Subianto. Aksi tersebut rencananya akan digelar bersamaan dengan pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei 2019 mendatang.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Salah satu kelompok di Tapteng yang mengecam aksi tersebut adalah organisasi masyarakat Forum Kebangsaan Bela Negara (FKBN). Ketua Pengurus Daerah FKBN Kabupaten Tapanuli Tengah, Desri Hariono Rajagukguk mengatakan, aksi yang akan dilaksanakan itu meresahkan.

Polisi kata Desri harus bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang mencoba merusak tatanan konstitusi

Meminta kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas kepada oknum – oknum yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terbingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi tersebut dianggap inkonstitusional.

“Kami mengecam tindakan people power yang melawan konstitusi. Apapun ceritanya aksi people power nanti akan memaksakan kehendak yang berdampak pada keutuhan NKRI,” ungkap Desri kepada digtara.com, Senin (20/5/2019).

Desri menilai, penyelenggaraan pemilu 2019 sudah berjalan dengan cukup baik. Meski ada kendala di sejumlah daerah, upaya keras dari penyelenggara untuk menyelesaikan seluruh kendala itu juga harus diberikan apresiasi.

“Kami mengapresiasi kinerja KPU yang telah semaksimal mungkin menyelenggarakan pemilu 2019 dengan bersih jujur dan transparan. Ke depan, mari kita lepas fanatisme terhadap calon, disini tidak lagi cerita 01 atau 02, tapi kita cerita NKRI, jika dengan gerakan People Power merusak hak konstitusi lebih baik itu di sirnakan, jika gerakan 22 mei langkah menguatkan konstitusi maka mari kita dukung KPU menjalankan tugasnya hingga akhir,” pinta Desri.

Terpisah Pendeta GKPI Tapanuli Tengah, Pdt Januari Halawa, mengngkapkan hal yang sama. Ia berharap gerakan 22 Mei tidak menjadi sebuah gerakan yang anarkis dan membuat keresahan warga. “Janganlah kita berbuat yang pada akhirnya akan merugikan rakyat,”tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Sukamat melalui Paur Humas Iptu R Sipahutar mengatakan, pihaknya terus memberikan masukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan aksi 22 Mei.

“Imbauan sudah kita lakukan, baik yang dilakukan petugas kepolisian maupun pemuka agama, mengingatkan masyarakat untuk tidak ikut dalam aksi yang di gelar di jakarta pada 22 mei 2019 mendatang,”tukasnya.

[AS]