Nasib Effendi Simbolon Akan Ditentukan dalam Rapat DPP PDIP

digtara.com – Setelah melakukan proses klarifikasi buntut dianggap menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai capres, PDI Perjuangan (PDIP) akan menentukan nasib Effendi Simbolon, akan diberikan sanksi atau tidak, dalam rapat dewan pimpinan pusat partai.

Baca Juga:

• Sikap Tak Netral Prabowo di Pilkada Jateng Dinilai Rusak Demokrasi
• Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Program Swasembada Pangan Nasional di Merauke
• Akhirnya Terungkap! Pemerintahan Prabowo Akui Maung Dibangun dari Mobil Korea

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto usai Effendi menjalani proses klarifikasi oleh DPP PDIP terkait pernyataannya yang menyebut jika Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggapnya cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

“Dalam prosesnya kan ada berbagai teguran-teguran yang melalui rapat terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi. Ada yang dilakukan klarifikasi, kemudian rapat terlebih dahulu. Jadi kalau dalam kasus ini, klarifikasi kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai,” kata Hasto.

Baca: PDIP Resmi Daftar Bacaleg ke KPU Sidimpuan, Optimis Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Menurutnya, dalam mekanisme partai sendiri sebenarnya ada dua jalur yakni pertama rapat DPP kemudian diteruskan klarifikasi, dan ke dua klarifikasi diteruskan dengan rapat DPP.

“Nah di sini dilakukan konfirmasi dulu kemudian nanti dibawa di dalam rapat DPP partai,” tuturnya.

Untuk selanjut, Hasto menjelaskan, apa yang ada dalam proses klarifikasi akan ditindaklanjuti lewat laporan dalam rapat DPP partai.

Namun, dalam proses tadi, kata Hasto, Effendi sendiri sebenarnya sudah bersifat objektif dengan justru mengkritisi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Misalnya terkait dengan kebijakan pembelian pesawat bekas mirage dari Qatar, itu merupakan kebijakan yang tidak tepat.

“Ya itu sudah dilakukan suatu klarifikasi. Kami akan melaporkan di dalam rapat DPP partai. Tapi dengan penjelasan tadi, ternyata kan juga sangat objektif pandangan-pandangan yang diterima DPP partai, dewan kehormatan, termasuk kebijakan pertahanan,” tuturnya.

“Karena pertahanan ini kan menyangkut mati hidupnya suatu bangsa. Ketika kebijakan pertahanan diambil dengan tidak proper, itu juga membahayakan bangsa ke depan. Maka kami akan tindaklanjuti juga informasi terkait dengan pengadaan mirage,” sambungnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerjasama digtara.com dengan suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggungjawab suara.com.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Nasib Effendi Simbolon Akan Ditentukan dalam Rapat DPP PDIP