Kapolda NTT Ingatkan Soal Pilkada yang Harus Utamakan Ide dan Gagasan
Baca Juga:
Rep : Imanuel Lodja
digtara.com I Kupang
Polda NTT menggelar deklarasi Pilkada damai di lapangan Polda NTT, Selasa (24/9/2024). Deklarasi dihadiri Kapolda NTT, tiga pasangan calon gubernur dan dan wakil gubernur NTT, Ketua KPU Provinsi NTT, Ketua Bawaslu NTT, penjabat gubernur NTT, FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat, OKP dan tokoh adat serta perwakilan partai politik.
Deklarasi Pilkada damai ini ditandai dengan pembacaan ikrar oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT serta penandatanganan deklarasi damai oleh Forkopimda serta tokoh masyarakat, tokoh agama, OKP serta penyelenggara Pemilu.
Dalam ikarnya, para calon gubernur dan wakil gubernur NTT berjanji siap mewujudkan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Siap melaksanakan Pilkada yang aman, damai, tertib dan nyaman bagi seluruh rakyat NTT.
Mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan kelompok dan golongan. mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah Pilkada.
"Menolak segala bentuk ujaran kebencian, hoax, isu SARA, pecah belah, politisasi agama dan politik identitas serta mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya," ujar para pasangan calon dalam deklarasi ini.
Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga pada kesempatan tersebut menyebutkan kalau Pilkada merupakan representasi dari sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung memilih pemimpin untuk berpartisipasi langsung memilih pemimpin untuk menduduki jabatan kepala daerah di provinsi maupun kabupaten.
Pilkada bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat dengan menjaga prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.
Ia mengingatkan kalau masa kampanye rentan pada kampanye hitam, politik uang, hoax, ujaran kebencian, politik identitas, saling hujat, provokasi dan agitasi massa, isu SARA, pengrusakan APK dan gesekan antar massa pendukung.
Berbagai potensi kerawanan ini agar diantisipasi sehingga tidak ada perpecahan. Polda NTT pun menaruh atensi pada masa kampanye.
Pilkada per 5 tahun untuk memilih pemimpin NTT yang jadi pilihan rakyat. Üntuk itu, damai harus dirasakan bukan hanya upaya yang dilakukan. Juga harus ada keputusan untuk berdamai," ujar Kapolda NTT.
Kapolda mengapresiasi bagi KPU dan Bawaslu yang bekerja tanpa jam kerja didukung TNI dan Polri untuk mewujudkan sistem pelaksanaan Pemilu yang baik.
Namun diingatkan kalau tahapan kampanye punya potensi kerawanan karena rentan pada hal-hal negatif dan sering terjadi gesekan. "Kita berharap tidak terjadi di NTT. Kita juga jamin keamanan distribusi logistik berjalan lancar,"ujar Kapolda NTT.
Pemungutan dan perhitungan suara juga sangat rawan intimidasi diharapkan agar tidak terjadi di NTT. Agar tidak terjadi unras dan penolakan hasil Pilkada. "Kita harus sepakat tidak terjadi di NTT,"tandas Kapolda NTT.
Disisi lain, potensi kerawanan harus dikelola agar tidak ada disharmonisasi. Polda juga beri atensi pada tahapan kampanye selama 60 hari kedepan. "Ada larangan-larangan kampanye yakni tidak menempatkan bahan kampanye di rumah ibadah, sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya yang diatur dalam PKPU dan harus ditaati,"pesan jenderal polisi bintang dua ini.
Kapolda menegaskan pula kalau TNI Polri sepakat netral. "Apabila masyarakat menemukan anggota Polri yang tidak netral maka laporkan ke Kapolda," tegas Kapolda NTT.
Data pelanggaran Pilkada selama ini sebanyak 121 yakni 75 temuan dan 67 laporan. Kapolda menilai kalau angka pelanggaran pilkada cukup tinggi sehingga perlu langkah antisipasi.
Untuk itu, Polda NTT menginisiasi Pilkada damai agar kondusif dan damai sehingga pasca pilkada tetap sejuk dan damai. "Pilkada yang berintegritas adalah yang menolak isu SARA dan politik uang tapi utamakan ide dan gagasan," ujar Kapolda NTT.
Penjabat gubernur NTT, Andriko Noto Susanto pada kesempatan tersebut mengemukakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Masyarakat NTT memberikan apresiasi kepada semua pihak baik itu penyelenggara Pemilu maupun pihak keamanan yang telah menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga proses tahapan pilkada dapat berjalan dengan baik dan lancar.
"Apresiasi khusus kepada Kapolda NTT dan jajarannya yang telah menginisiasi kegiatan Deklarasi Pilkada Damai pada hari ini,"ujarnya.
Untuk masa kampanye Pilkada serentak 2024 yang berlangsung 25 September sampai dengan 23 November 2024, ia berharap agar para kontestan pilkada di NTT baik itu para calon gubernur dan wakil gubernur maupun para calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dapat memanfaatkan masa kampanye ini untuk memperkenalkan diri, visi, dan program kerja masing-masing kepada masyarakat.
"Sesuai dengan tema kegiatan Deklarasi hari ini, Bersama Kita Wujudkan Pilkada Damai, saya mengajak para calon kepala daerah untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai kesantunan dalam berpolitik dengan menghindari hoax dan ujaran kebencian,"tambahnya.
Para calon kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kampanye Pilkada dapat berlangsung dengan santun dan saling hormat antar kontestan.
Kesantunan politik di tingkat elite akan menjamin suasana kondusif di akar rumput, sekaligus menjadi bukti sahih kedewasaan politik kita.
Disisi lain, Pilkada dan semangat persatuan harus diletakkan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang sama. "Jangan sampai dinamika pilkada mengoyak persatuan dan persaudaraan di antara kita," ujarnya.
Praktiknya memang tidak mudah dan memerlukan ikhtiar ekstra, namun dengan nilai-nilai dasar kedamaian dan ketentraman dalam keberagaman yang telah lama di masyarakat NTT, Ia optimis masyarakat bisa menjalankan Pilkada yang damai dan berkualitas.
"Saya meyakini saudara-saudara yang mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada ini sama-sama memiliki niat yang luhur dan tulus untuk membangun daerah ini menjadi lebih maju dan sejahtera,"tandasnya.
Perilaku, ucapan dan tindakan pasangan calon bersama dengan partai pendukung atau tim sukses akan menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk memberikan segenap penilaian, pertimbangan sampai kepada menjatuhkan sikap untuk memilih atau tidak memilih.
Karena itu, ia menghimbau kepada para calon Kepala Daerah se-NTT bersama partai pendukung dan tim sukses untuk mematuhi semua rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara Pilkada serta selalu mengedepankan nilai-nilai demokrasi dalam kontestasi pilkada ini.
"Mari kita bersama tetap menjaga situasi daerah ini tetap kondusif dan aman selama kontestasi ini berlangsung," tambahnya.
Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya membangun tatanan nilai, norma dan etika dalam proses pelaksanaan kehidupan berdemokrasi yang semuanya mengikat untuk diwujudkan dalam perhelatan Pilkada tahun 2024 di Nusa Tenggara Timur.
Semangat dalam mewujudkan kampanye pilkada damai, aman dan tertib dituangkan dalam naskah bersama yang akan ditandatangani oleh semua pemangku kepentingan termasuk para Calon Kepala Daerah Pilkada 2024.
Hal ini bukan sekadar formalitas dan seremonial belaka, melainkan memuat komitmen dan konsistensi kita semua dan seluruh Calon Kepala Daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif selama proses tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ia juga menghimbau kepada kepada penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Panitia Ad Hoc, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Lapangan agar tetap bertindak sebagai wasit yang adil.
"Perlakukan semua Calon Kepala Daerah secara adil, dengan mengedepankan integritas, kemandirian dan sikap profesional," tambahnya.
Ia juga menghimbau kepada Para Aparatur Negara baik TNI/Polri maupun ASN untuk tetap menjaga netralitas. Serta mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menyukseskan seluruh tahapan Pilkada 2024 dalam semangat persaudaraan.
"Pilihan politik boleh beda, tapi kita tetap satu dan bersaudara dalam satu ikatan Flobamorata. Pemungutan suara hanya berlangsung sehari, tapi persaudaraan dan kebersamaan kita akan tetap berlangsung sepanjang hayat," tandasnya.