Shohibul Anshor: Dalam Setahun, Kabinet Indonesia Maju Bakal Reshuffle

digtara.com | MEDAN – Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar memprediksi kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua akan melakukan reshuffle dalam waktu kurang dari satu tahun.

Baca Juga:

• Tingkatkan Kemampuan Membaca Siswa, Mahasiswa PPG Prajabatan UMSU Kenalkan KOLEPUJA
• Pj Gubsu Hassanudin Dicopot, Pengamat Sebut Jokowi Ingin Amankan Pilgub Sumut
• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat

Dirinya menilai hal itu disebabkan karena adanya beberapa pos – pos Menteri yang menurutnya tidak sesuai ditempatkan oleh Presiden. Diantaranya adalah Menteri Pendidikan dan Menteri Agama.

” Lihat referensi pengalaman Nadiem Makarim pendiri Gojek dalam mengurus pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Juga mantan jenderal yang menjadi Menteri Agama, sehingga menunjukkan persepsi tertentu terhadap Agama. Saya menduga kurang lebih satu tahun akan ada reshuffle,” ungkapnya, Sabtu (26/10/2019).

Shohibul mengatakan penempatan pos – pos beberapa Menteri pada kabinet Presiden Jokowi yang kedua terkesan seperti coba – coba. Dirinya menilai hal tersebut kurang tunduk pada asas konstitusional dalam mengembangkan fungsi negara melindungi segenap tumpah darah dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

” Memang ada sisi baiknya yaitu rekonsiliasi. Cebong versus Kampret diharapkan menghilang dengan jabatan Menteri Pertahanan untuk Prabowo,” katanya.

Selain itu, pria yang juga berprofesi sebagai dosen ini menyebut bahwa banyak yang tidak menyadari bahwa gaya kepemimpinan Jokowi terbilang otoriter. Sebab ia menilai semua keinginan pemerintah selalu dituruti oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

” Kita lihat semua keinginannya direstui DPR. Undang – undang Pemilu yang begitu buruk dan menjadi tiket Jokowi dua periode disetujui. Ditambah dengan buruknya DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang menjadi jaminan petahana akan selalu menang sejak Pemilu 2004. Tidak ada P-APBN tidak ada yang ribut. Perppu diamini, KUHP juga diamini,” terang Shohibul.

Berdasarkan hal tersebut, dirinya mencurigai para elit partai seakan tersandera. ” Jangan – jangan mereka semua ada dalam daftar kasus E – KTP dan kasus besar lainnya sehingga memilih takut daripada berbuat sepatutnya sebagai legislator,” sambungnya.

Shohibul menuturkan selama partai tersandera dan tidak punya dana, mereka akan cenderung tidak memiliki daya. ” Mereka akan membebek,” sebutnya.

Oleh karena itu, guna memutuskan hal tersebut Shohibul menilai sangat perlu menerbitkan UU (Undang – undang) dana partai Rp1 triliun per partai per tahun.