Hanura Nggak Dapat Jatah Menteri, Jokowi Nggak Perlu Minta Maaf

digtara.com | JAKARTA – Pasca pengumuman komposisi kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo meminta maaf karena Partai Hanura sebagai salah satu pengusungnya tidak mendapat jatah menteri. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Hanura Gede Pasek Suardika menilai Jokowi tidak perlu sampai meminta maaf.

Baca Juga:

• Hadiri Jamuan Makan WWF 2024, Menteri AHY Ingatkan Solusi Bersama Atasi Kelangkaan Air
• Baru Mendarat dari AS Usai Hadiri Undangan World Bank, Menteri AHY Terbang ke Bali Hadiri WWF
• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat

“Yang pertama, Presiden Jokowi tidak perlu minta maaf, karena itu adalah hak prerogatif beliau menyusun kabinet. Mungkin itu untuk menunjukkan jiwa besar beliau, sekaligus meredam kekecewaan yang ada,” kata Pasek.

Dia menegaskan yang terpenting Presiden Jokowi menjelaskan kenapa tidak secara politik menyusun daftar menterinya. Yakni menyusun dari usulan partai pengusung, partai pendukung, tim sukses, profesional murni maupun profesional berafiliasi partai.

“Secara politik, langkah Jokowi ini semakin mempurukkan Partai Hanura yang sudah tidak lolos PT dalam pemilu kemarin, walau ikut menjadi pengusung yang mendaftarkan ke KPU pasangan tersebut,” ujar Pasek.

Dia menerangkan pandangan publik kini telah menyimpulkan bahwa Partai Hanura telah habis atau telah tercampakkan. Karena katanya menjadi satu-satunya partai pengusung yang tidak diperhatikan.

“Kita sudah babak belur di basis-basis Prabowo di Jabar dan Sumatera. Dan, di sisi lain tersedot habis di basis-basis Jokowi oleh PDIP, hanya karena main totalitas di pilpres tidak seperti yang lain bermain zig-zag sehingga selamat PT,” kata Pasek.

Sementara itu, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebut partainya menyadari masyarakat menunggu kinerja kabinet Jokowi. Karena itu, menurutnya, Jokowi tidak perlu meminta maaf.

“Karena itu Pak Jokowi tidak perlu minta maaf, karena memilih menteri dan wakil menteri adalah hak prerogatif Presiden,” kata Inas.

Meskipun tak mendapat jatah menteri, Inas menyatakan bahwa Hanura mendukung penuh pemerintahan Presiden Jokowi. Dia menyebut tantangan ke depan akan sangat banyak.

“Sehingga Pak Jokowi harus fokus untuk memimpin dinamika pembangunan 5 tahun ke depan, yang tentunya akan banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi,” ujar Inas.[viva]