Di Depan KPK, Edy Rahmayadi Ingatkan Pentingnya Pemahaman Politik Berintegritas

digtara.com | KARO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengajak seluruh kekuasaan eksekutif dan legislatif di Sumatera Utara, untuk menjalankan kegiatan politik yang cerdas dan berintegritas. Salah satunya dengan tidak terlibat dalam kegiatan korupsi.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Karena itu, pemahaman mengenai politik yang berintegritas sangat penting bagi eksekutif dan legislatif. Apalagi keduanya adalah mitra yang selalu berhubungan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Sumut.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat membuka Kegiatan Pendidikan Politik Cerdas Berintegritas, di Hotel Grand Mutiara, Jalan Peceran, Berastagi, Kabupaten Karo, Rabu (6/11/2019) sore.

“Kegiatan pendidikan politik ini sangat penting bagi pemangku kepentingan. Terutama eksekutif dan legislatif. Ini proses pembelajaran bersama, kita bersama-sama bersinergi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara ini,” katanya.

Gubernur juga mengatakan, kegiatan  ini merupakan ajang diskusi untuk mewujudkan politik yang cerdas berintegritas. Apalagi salah satu narasumbernya adalah Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Giri Suprapdiono.

Untuk itu, Gubernur mengharapkan agar peserta bersama-sama dirinya mendapatkan manfaat dari forum tersebut.  “Ayo sama-sama kita simak ini, ini sangat berharga,” ujar Edy Rahmayadi.

BERANI JADI GUBERNUR KARENA KPK

Mengenai KPK, Edy mengatakan dirinya tidak akan berani menjadi gubernur jika tidak ada KPK. Sebab menurutnya, KPK berperan mengawasinya agar berada tetap di dalam jalur. “Saya mau jadi gubernur ini karena ada KPK yang mengawasi saya, saya hanya manusia biasa yang punya nafsu,” katanya.

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, politik cerdas berintegritas akan melahirkan pemerintahan yang bersih, serta kebijakan dan perencanaan yang tepat. Hal tersebut juga termasuk ke dalam tanggung jawab sebagai warga negara dalam membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

“Hal ini perlu dilakukan sehingga masyarakat yakin dengan pemegang kebijakan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik,” kata Baskami.

Selain itu, Baskami juga mengapresiasi kegiatan pendidikan politik tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut sangat positif dan mengingatkan kembali agar para legislatif dan eksekutif tetap berada pada jalurnya. “Ini mengingatkan kami agar terus on the track semua,” ujar Baskami.

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI Giri Suprapdiono memaparkan, indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index) Indonesia setiap tahun semakin naik. Jika pada tahun 1999 poinnya hanya 17. Pada tahun 2018 sudah mencapai 38. Saat ini Indonesia berada di peringkat 89 dari 180 negara.

Oleh sebab itu diperlukan pendidikan dan pemahaman kepada para pemegang kebijakan mengenai politik integritas terutama di bagian pencegahan korupsi agar poin indeks tersebut meningkat. “Ini bagian dari tugas pendidikan dari KPK, kita menyosialisasikan pencegahan korupsi, serta dalam rangka mengajak anggota dewan bukan sekadar memahami, tapi memikirkan perbaikan sistem ke depan,” ujarnya.

Kepala Badan Kesbangpol Sumut Anthony Siahaan mengatakan, kegiatan pendidikan politik tersebut sangat strategis bagi Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumut. Dikatakannya, kegiatan tersebut bertujuan membuat jejaring lintas para kader partai politik yang duduk di dewan. “Tentu saja juga menciptakan sinergitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Sumut,” kata Anthony.

Kegiatan pendidikan politik diadakan hingga hari Kamis, 7 November 2019. Pesertanya adalah para pimpinan DPRD Sumut dan anggota DPRD Sumut.

[AS]