Soal Musda Golkar Sumut, Rolel Harahap: Beda Pendapat Lumrah dalam Dinamika Politik

digtara.com | MEDAN – Buntut dari Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-X Partai Golkar Sumatera Utara diwarnai perbedaan pandangan. Hal itu dinilai sebagai sesuatu yang lumrah dalam dinamika politik. Demikian dikatakan Ketua Korbid Kepartaian Golkar Sumut demisioner, Rolel Harahap.

Baca Juga:

• Waris - Rolel berpeluang besar menang di Pilkada Tanjungbalai
• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS

Dia mengatakan, beda pandangan tentang sesuatu antar pengurus dalam organisasi merupakan hal biasa. Begitu juga soal Musda X Partai Golkar Sumut.

“Itu biasa. Kalau soal substansi pasti sama,” kata Rolel.

Dijelaskannya, substansi bahwa Musda Golkar tingkat provinsi wajib dihadiri peserta beberapa unsur yaitu, unsur DPP, DPD provinsi, DPD kabupaten/kota, ormas pendiri, ormas didirikan, sayap dan wantim provinsi, dengan jumlah kuorum.

“Kitakan dapat melihat unsur-unsur itu khususnya 33 kabupaten /kota lengkap hadir,” terang mantan Wakil Walikota Tanjungbalai itu.

Sementara yang tidak hadir hanya 1 dari 3 ormas pendiri yang nilai suaranya 1/3 dan 1 dari 5 ormas yang didirikan Partai Golkar tidak hadir dengan nilai suara 1/5.

“Jadi yang gak hadir itu nilai suaranya gak sampai 1. Jumlah suara dalam musda
keseluruhannya 39. Dari yang hadir secara bulat aklamasi menetapkan Ahmad Yasir Ridho sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2020-2025,” jelas Rolel.

Soal hak suara, Rolel meyakini seluruh pengurus DPP Partai Golkar pasti sependapat.

“Yang ada beda sedikit itu soal teknis saja,” ujar Rolel.

Sebelumnya di lokasi penutupan Musda X Golkar Sumut, Senin (24/2) petang, Waketum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, memastikan musda berjalan sesuai aturan.

Menurutnya segala komponen untuk pelaksanaan musda telah terpenuhi. Termasuk mandat kepadanya dari Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk membuka Musda X Partai Golkar Sumut.

Setiap musda yang diberi mandat ada 9 sampai 10 orang. Menurut Doli hal itu hanya soal teknis saja.

“Musda sudah harus dilaksanakan kemarin, karena ada rapat di Jakarta, atas izin ketua umum, musda diundur jadi hari Senin 24 Februari. Tadi pagi saya datang ke sini semua peserta sudah hadir lengkap, Pak Aziz (Waketum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin) rupanya ada tugas sampai siang ini, urusan Omnibus Law,” ujar Doli saat ditemui usai penutupan musda.

Setiap penerima mandat, sambung Doli, berkewajiban untuk menyukseskan pelaksanaan Musda. Ia juga tidak yakin bakal ada musda tandingan.

“Orang musda sudah selesai, musda dari mana lagi? Saya kan Waketum. Semua hasil musda akan dilaporkan ke ketua umum atau DPP, nanti DPP akan verifikasi semua, bukan hanya Sumut. Saya kan juga di DPP. Saya pastikan musda sudah sesuai juklak, AD/ART,” tegasnya.

Dalam petunjuk pelaksana (juklak) juga, lanjut dia, juga diatur tentang pendaftaran bakal calon. Bahkan masa pendaftaran bakal calon Ketua Golkar Sumut telah diperpanjang sehari.

“Semua unsur di AD/ART dan juklak sudah terpenuhi. Tidak ada pelanggaran, di DPP gak ada dualisme, satu ketua umum, Airlangga Hartarto,” tukasnya.