DPRD Medan Sebut Akhyar Tak Punya Konsep Penanganan Covid-19

digtara.com – DPRD Medan menilai Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Akhyar Nasution, tak memiliki konsep yang jelas dalam penanganan pencegahan covid-19. Kebijakan yang diambil Pemko Medan dinilai tidak efektif yang dibuktikan dengan angka kasus covid-19 yang masih sangat tinggi.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PAN DPRD Medan, Sudari ST, dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (7/9/2020).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim itu mengagendakan penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2020.

Sudari mengatakan, Pemerintah kota Medan terkesan hanya berharap kepada pihak rumah sakit dapat mengobati dan menyembuhkan. Bukan justru berupaya mengambil langkah strategis pencegahan penularan.

“Hanya berharap masyarakat dapat sembuh dengan sendirinya. Seperti menunggu hujan saat kebakaran,” ucapnya.

Sudari memaparkan, tidak ada perubahan yang berarti di 21 kecamatan yang telah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19. Bahkan jumlah kasus terus bertambah secara signifikan.

“Sampai saat ini tidak ada satupun yang berubah dan terhitung sampai dengan Sabtu 5 September jumlah Suspek 447 orang dan yang terkonfirmasi positif 4.323 orang. Sedangkan untuk yang sembuh 1.989 orang dan meninggal 202 orang,” ujarnya.

Sutadi menyebut, anggaran yang dikucurkan untuk upaya penanganan, terbilang sangat besar. Penggunaan anggaran yang besar sebenarnya bukan menjadi persoalan, selagi pertanggungjawabannya jelas.

“Kami minta kepada DPRD kota Medan untuk mengevaluasi kepala dinas kesehatan kota Medan,” tandasnya.

Selain itu, terkait daya tahan ekonomi masyarakat, beliau mengatakan diantara 500 milyar yang telah disediakan penangangan Covid-19, ada 100 milyar untuk pemberdayaan ekonomi. Begitu banyak masyarakat yang menderita. Namun dana tersebut tidak dimanfaatkan dan direalisasikan.

“Ini menandakan pemerintahan kota Medan tidak punya rencana dan tidak paham apa yang dilakukan guna memberdayakan ekonomi masyarakat yang terdampak,” tutupnya.

[AS]

https://www.youtube.com/watch?v=2QIuj081eHs

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel YoutubeDigtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.