Kontras Minta Sejarah Terkait Gestapu PKI Harus Diungkap Dengan Benar

digtara.com – Pemutaran film Pengkhianatan Gerakan 30 September (Gestapu) Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali menjadi perdebatan di publik. Apalagi pemutaran film itu kembali diwarnai dengan isu kembali pakitnya partai yang secara resmi telah dilarang itu.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Koordinator pada Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara, Amin Multazam menyebutkan bahwa sejarah benar dibalik cerita yang ada di film itu harus diungkap.

“Sejarah yang benar harus kita ungkap. Seminimal ya ada keinginan politik (political will) dari pemerintah untuk menyelesaikan dosa masa lalunya. Terlepas pro dan kontra (PKI) ini, saya kira pemerintah harus punya formasi ideal untuk penyelesaiannya,” kata Amin kepada digtara.com, Rabu (30/9/2020).

BACA JUGA: Kontras Sumut Gugat Polsek Panyabungan dan Kejaksaan Negeri Madina

Amin lebih lanjut mengatakan, isu terkait Gestapu sangatlah sensitif. Karena pada dasarnya musuh utama ialah kebijakan yang menindas. Setiap penguasa apapun ideologinya kalau melanggengkan praktik penindasan wajib dilawan.

“Saya kira yang paling penting belakangan ini bukan soal mengingat atau melupakan PKI. Tetapi bagaimana meluruskan sejarah yang sebenarnya,” tandasnya.

DARAH DAN AIR MATA

Amin mengaku tak ingin masuk dalam ranah apakah film itu baik atau tidak. Hanya saja yang paling penting memetik pelajaran ke depan bahwa negara kita ini di bangun atas darah dan air mata anak bangsanya.

BACA JUGA: KontraS Sumut ‘Ultimatum’ Kasus Kerusuhan di Madina

“Saya kira penanganan kasus 65 itu jalan di tempat. Tidak ada gaungnya sama sekali di rezim saat ini. Memang belum menemukan titik temu dari metode penyelesaian maupun bagaimana kita mampu untuk mengungkapnya,” jelasnya.

Menganggapi isu kebangkitan PKI beliau katakan kabar tersebut sebagai cerita lama yang sulit untuk dibangkitkan. Terlebih dengan sistem kepartaian yang saat ini harus mematuhi aturan main dari undang-undang.

“Saya tidak akan mempermasalahkan orang yang memanfaatkan momentum ini untuk menyalahkan PKI. Ya silahkan. Atau sebagian lainnya mengganggap ini adalah rekayasa sosial. Silahkan. Itukan bagian dari wacana yang berkembang di bangsa kita,” tutupnya.

[AS]

https://www.youtube.com/watch?v=dgSGi8X8Kfs

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.