Siap Divaksin Covid-19, Anggota DPRD Medan Minta Pemerintah Harus Transparan

digtara.com – Anggota DPRD Kota Medan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pihak yang pertama mendapatkan suntikan vaksinasi covid-19. Siap Divaksin Covid-19, Anggota DPRD Medan Minta Pemerintah Harus Transparan

Baca Juga:

• TIM I Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Langkat Bergerak
• Jajaran Pemkab Langkat Diminta Tingkatkan Pelayanan Publik
• BPOM Gelar Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan Pangan, Sekda Harap Binjai Menjadi Kota Pangan Aman

Namun, sebelum itu dilakukan, sejumlah anggota dewan minta pemerintah harus transparan terkait jaminan kehalalan vaksin Sinovac, higienis dan jaminan asuransi jika terjadi efek negatif dari penyuntikan vaksin tersebut.

“Pemerintah harus menjelaskan masalah vaksin ini. Terlebih vaksin berasal dari negara luar yang belum jelas kehalalannya, efek samping yang dihasilkan, dan harus lolos uji Balai POM. Pemerintah juga harus memberi jaminan jika ada efek negatif seperti lumpuh, gangguan fisik lainnya bahkan kematian,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala, Senin (11/1/2021).

Dikatakan Politisi PKS ini, pemerintah sedang mengupayakan agar setiap orang harus divaksin, tapi baru DKI Jakarta yang sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) wajib vaksin dan jika menolak denda Rp 5 juta. Itupun sedang digugat ke MK, jadi belum final.

“Sedangkan di Kota Medan belum ada Perda atau peraturan yang mengikat. Apalagi untuk membuat Perda itu perlu kajiannya dan itu tidak mudah prosesnya dan perlu waktu panjang,” katanya.

Ia berkeyakinan, melihat kondisi sekarang, semua warga bersedia mendapat suntikan vaksin covid-19 tersebut, asal mendapat penjelasan dari pemerintah serta terpenuhi dengan baik.

Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, Sudari juga menyatakan siap untuk divaksin setelah vaksin tersebut telah mendapat Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM.

“Apa vaksin tersebut bisa digunakan, di negara kita sudah ada lembaga yang menyatakan suatu produk medis bisa di gunakan yaitu BPOM. Kita serahkan kepada lembaga yg menangani hal tersebut,” ujarnya.

Diketahui, program vaksinasi Covid-19 akan dimulai secara serentak di Indonesia mulai 13 Januari 2021. Masing-masing daerah, termasuk Kota Medan diminta untuk melakukan persiapan sehingga proses vaksinasi yang bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh.

Saat ini, Pemko Medan melakukan persiapan untuk vaksinasi Covid-19 di Kota Medan yang akan dimulai dengan Walikota, Sekda, Ketua dan anggota dewan serta diikuti dengan Forkopimda lainnya.

[ya]  Siap Divaksin Covid-19, Anggota DPRD Medan Minta Pemerintah Harus Transparan

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.