Kejari Labuhanbatu Geledah Kantor PUDAM, Ini Yang Didapat

digtara.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu melakukan penggeledahan di kantor PUDAM Tirta Bina Labuhanbatu, Sumatera Utara, pada Kamis (12/12/2024).

Baca Juga:

• Bea Cukai Apresiasi Kapolres Labuhanbatu Selatan Ungkap Peredaran Pita Cukai Rokok Palsu
• Peredaran 710 Butir Pil Ekstasi Digagalkan Intel Korem 022/PT
• Kejari Paluta Berhasil Pulihkan Keuangan Negara Rp276 Juta pada Tahun 2024

Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 1,4 miliar. Tim penyidik menemukan sejumlah dokumen dan berkas penting sebagai alat bukti dalam kasus ini.

"Tim penyidik Pidsus KejariLabuhanbatu melakukan penggeledahan untuk memperoleh alat bukti tambahan terkait dugaan korupsi senilai Rp1,4 miliar untuk tahun anggaran 2023 hingga 2024," ujar Kasi Intelijen Kejari Labuhanbatu, Memed Rahmad Sugama, Jumat (13/12/2024).

Dalam kasus ini, dua tersangka telah ditetapkan, yaitu PNS (53), mantan Direktur PUDAM Tirta Bina Labuhanbatu periode 2022–2024, dan KY (55), Kasubag Keuangan perusahaan tersebut.

Kedua tersangka diduga melakukan pengelolaan retribusi yang tidak sesuai prosedur, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,41 miliar lebih.

"Setelah penetapan sebagai tersangka, keduanya langsung ditahan selama 20 hari ke depan, mulai 9 Desember hingga 28 Desember 2024, di Lapas Kelas IIA Rantauprapat," katanya.

Kasi Pidsus Kejari Labuhanbatu, Sabri Fitriansyah Marbun, menyatakan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi ini dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Kami memastikan seluruh tindakan yang diambil telah sesuai dengan hukum untuk mendukung proses penyidikan lebih lanjut," kata Sabri.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima pada November 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, kasus tersebut kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-07/L.2.18/Fd.2/11/2024.

"Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," ujar Sabri.